JAKARTA (KASTANEWS.COM)- Ketua MPR Ahmad Muzani berbicara terkait pemerintah belum menetapkan banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berstatus bencana nasional.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto memiliki pertimbangan tertentu sehingga status bencana nasional belum dikeluarkan hingga saat ini.
“Ya, Presiden punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Saya kira, itu kan kewenangan Presiden karena keputusannya nanti harus ditetapkan dalam bentuk keppres, keputusan presiden,” kata Muzani kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (2/12/2025).
Muzani mengatakan, pemerintah saat ini sudah bisa mengendalikan situasi dan kondisi sehingga status tersebut dinilai belum dibutuhkan. “Ya, pemerintah bisa mengendalikan situasi dan keadaan secepatnya. Sekarang sedang dilakukan bersama dengan pemerintah daerah kabupaten, kota, dan provinsi di lingkungannya masing-masing,” ujarnya.
Soal adanya pernyataan beberapa kepala daerah korban bencana banjir dan tanah longsor yang menyerah, Muzani tak banyak memberikan tanggapan. Ia hanya memastikan pemerintah akan berupaya untuk menangani situasi ini bersama-sama.
“Ya, itu jadi keprihatinan juga karena situasinya harus dihadapi secara bersama-sama.”
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali meng-update jumlah korban dalam bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Berdasarkan data terbaru, sebanyak 708 orang dinyatakan meninggal dunia dan 499 jiwa dinyatakan hilang.
“Sore ini status hasil pencarian dan pertolongan secara umum meninggal dunia 708 jiwa dan hilang 499 jiwa,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam jumpa pers virtual, Selasa (2/12/2025).
Abdul Muhari menyebut, tim gabungan saat ini masih terus melakukan pertolongan dan pencarian. Tim juga terus melakukan proses distribusi logistik untuk warga yang terdampak.
Tak hanya itu, tim gabungan juga terus melakukan operasi modifikasi cuaca untuk mengoptimalkan proses pencarian dan pertolongan kepada masyarakat. “Dukungan modifikasi cuaca untuk percepatan pemulihan akses jalan yang tertutup longsor maupun lumpur bawaan banjir bandang,” ujarnya.(rah)
