MEDAN (31 Juli): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, mengapresiasi langkah cepat Pertamina dalam menangani kelangkaan LPG 3 Kg di Sumatra Utara, khususnya di Kota Medan. Ke depan, Martin mendorong penyempurnaan sistem suplai agar stok selalu termonitor.
“Kelangkaan yang terjadi di Sumatra Utara, khususnya Medan pada Selasa dan Rabu, 25 dan 26 Juli 2023, sudah dapat diatasi pada Kamis sore dan Jumat, 27 dan 28 Juli 2023. Saya apresiasi langkah cepat Pertamina,” ujar Martin dalam keterangan tertulisnya, Senin (31/7).
Legislator NasDem itu mendorong penyempurnaan sistem elektronik untuk supply LPG, baik di Pertamina, SPBE, agen maupun pangkalan. Sehingga, stok selalu termonitor dan jika terjadi kekurangan dapat segera diisi.
“Sistem elektronik ini kemudian dilanjutkan untuk pembelian gas LPG subsidi oleh para penerima yang berhak dan telah terdaftar,” ujarnya.
“Perbanyak pangkalan sebagai lini akhir pembelian. Pangkalan-pangkalan kecil harus diperbanyak sehingga seluruh lini penjualan masuk ke dalam sistem,” imbuhnya.
Selain itu, Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Utara II (Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, Nias Selatan, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat) itu menekankan perlunya edukasi masyarakat untuk mengantisipasi peak season agar menghindari panic buying.
“Kalau perlu libatkan para pelaku media sosial untuk aktif edukasi dan social control,” tukas Martin.
Penegakan hukum untuk para pengoplos LPG 3 Kg juga diperlukan. Komisi VI DPR mendukung Pertamina mengambil langkah tegas bersama penegak hukum. “Perlu penegakan hukum untuk para begal LPG subsidi. Begal ini adalah yang mengoplos LPG subsidi,” tegas Martin.(RO/dis/*)
