Luhut Dikritik soal ungkapan Kereta Cepat China “Busuk” Sejak Awal

Luhut Dikritik soal ungkapan Kereta Cepat China “Busuk” Sejak Awal

JAKARTA (KASTAEWS.COM)- Kereta cepat atau Whoosh saat ini ramai diperbincangkan karena diketahui bermasalah. Bahkan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan proyek Whoosh telah bermasalah sejak awal alias busuk.

Analis Kebijakan Publik Said Didu menyinggung ucapan Luhut dalam program Rakyat Bersuara di iNews, beberapa waktu lalu. Dia mengaku heran mengapa Luhut tidak menghentikan proyek kereta cepat saat itu, padahal telah diketahuinya bahwa barang yang diterima sudah tidak baik.

“Itu pintu menjelaskan artinya dia tahu busuknya, sayangnya kebusukan itu tidak dihentikan dilanjutkan juga,” ujar Said Didu.

Dia menjelaskan Whoosh tidaklah murni Business to Business (B to B). Sebab, proyek ini di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Karena di Perpres Nomor 107 Tahun 2015 itu memang mantan Presiden Joko Widodo menyatakan menugaskan kepada BUMN, kata menugaskan itu pengakuan bahwa itu proyek pemerintah,” katanya.

“Di Undang-Undang BUMN menyatakan apabila pemerintah menugaskan kepada BUMN dan proyeknya rugi maka seluruh biayanya ditanggung pemerintah ditambah margin yang layak. Jadi bilang B to B itu hanya omon-omon saja nggak pernah B to B,” lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, Luhut mengakui proyek Whoosh telah bermasalah sejak awal. Bahkan, saat dia menjabat Menko Maritim dan Investasi di era Presiden Jokowi.

Luhut menegaskan permasalahan pembayaran utang proyek Whoosh bisa teratasi dengan restrukturisasi keuangan. Bahkan, pihak China menerima hal itu.

“Whoosh itu kan tinggal restructuring saja siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN? Restructuring, saya sudah bicara dengan China karena saya yang sejak awal mengerjakan itu karena saya terima sudah busuk itu barang,” ujarnya dalam diskusi 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di JS Luwansa, Jakarta dikutip, Sabtu (18/10/2025).

Pihaknya mencoba memperbaiki keuangan Whoosh dan melakukan audit. Pihak China pun mau menerima hal itu dan bersedia menunggu.

“China mau untuk melakukan dan kemudian pergantian pemerintah agak terlambat sehingga sekarang nunggu Keppres sehingga timnya geser berunding dan sementara China sudah bersedia, nggak ada masalah,” kata Luhut.(rah)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *