JAKARTA (Kastanews): Pemerintahan Amerika Serikat resmi menetapkan tarif impor sebesar 19 persen untuk sejumlah produk asal Indonesia dalam sebuah kesepakatan dagang bilateral yang diumumkan pada 15 Juli 2025. Meskipun terlihat sebagai pembatasan, tarif ini justru lebih rendah dari ancaman sebelumnya yang mencapai 32 persen, dan menjadi bagian dari kompromi besar antara dua negara.
Sebagai imbalannya, Indonesia menyetujui pembebasan bea masuk bagi produk-produk asal AS serta komitmen pembelian strategis senilai miliaran dolar untuk energi, pertanian, hingga industri penerbangan.
Dalam kesepakatan tersebut, pemerintah Indonesia menyetujui pembelian senilai:
• US$15 miliar untuk sektor energi,
• US$4,5 miliar untuk produk pertanian AS,
• serta 50 unit pesawat Boeing dalam lima tahun ke depan.
Sebagai timbal balik, AS mengenakan tarif 19 persen pada sejumlah komoditas ekspor non-migas dari Indonesia, dan tidak jadi menerapkan tarif tinggi seperti yang sempat diumumkan sebelumnya.
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), lembaga riset independen dan otonom, Eko Listiyanto, menyatakan bahwa pembebasan tarif untuk produk AS dapat menurunkan harga barang impor seperti sepatu, laptop, dan ponsel asal AS. Namun, daya beli masyarakat yang masih lemah dapat menahan lonjakan konsumsi.
Sedangkan ekspor Indonesia — terutama dari sektor tekstil, alas kaki, dan elektronik — akan mengalami tekanan margin karena tetap dikenai bea masuk oleh AS. Meskipun begitu, tarif 19 persen dianggap lebih ringan dibanding ancaman sebelumnya, dan memberikan waktu bagi pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian.
Pasca pengumuman, pasar keuangan merespons positif. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat menguat sebesar 0,7 persen, sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bergerak stabil. Menurut analis pasar Matt Simpson, kesepakatan ini menjadi sinyal positif bahwa Indonesia tetap menjadi mitra dagang strategis bagi AS.
Bank Indonesia juga dinilai mendapat ruang untuk mempertimbangkan pelonggaran suku bunga guna mendukung pertumbuhan ekonomi domestik.
Kesepakatan ini dinilai sebagai bentuk kompromi berisiko tinggi yang ditempuh Indonesia demi menjaga hubungan dagang strategis. Di satu sisi, Indonesia kehilangan potensi penerimaan dari bea masuk barang asal AS, namun di sisi lain mendapatkan peluang ekspor dan investasi dari komitmen pembelian jangka panjang.
Namun yang tak kalah penting, kebijakan ini menunjukkan bagaimana politik tarif dan tekanan dagang masih menjadi instrumen utama dalam diplomasi ekonomi internasional, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump yang kembali aktif menerapkan pendekatan agresif terhadap negara-negara mitra.
Belum dijelaskan kapan kebijakan tarif 19 persen ini akan mulai diberlakukan, begitu pula dengan jadwal pelaksanaan komitmen pembelian dari Indonesia. Namun, kesepakatan ini menandai posisi strategis Indonesia dalam perdagangan global di tengah ketegangan dagang internasional.(Lungit/*)
