JAKARTA (KASTANEWS.COM)- Bupati Indramayu Lucky Hakim menjadi sorotan publik setelah foto-foto liburan mewahnya di Jepang tersebar luas di media sosial.
Tindakannya ini menuai kontroversi, terutama karena dilakukan tanpa izin resmi dari Gubernur Jawa Barat maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menurut Lucky Hakim, ia meninggalkan Indramayu pada 2 April 2025 dan kembali pada 6 April 2025, bertepatan dengan masa libur Lebaran.
“Setahu saya cuti bersama sampai tanggal 7, dan tanggal 8 saya sudah kembali bekerja,” katanya melalui pesan singkat, Minggu (6/4/2025).
Alasan tersebut tidak meredakan kontroversi. Lucky Hakim berencana menghadap Kemendagri untuk mengklarifikasi bahwa liburannya tidak menggunakan anggaran negara.
“Saya berencana untuk segera menghadap ke Mendagri guna mengklarifikasi bahwa perjalanan ini tidak menggunakan anggaran negara, karena bukan perjalanan dinas. Sebagai bentuk penghematan, saya juga telah mencoret anggaran perjalanan dinas ke luar negeri sebesar Rp500 juta dan anggaran mobil dinas baru Rp1 miliar,” ujar Lucky.
Dana hasil penghematan tersebut, menurut Lucky Hakim, akan dialokasikan untuk program Satu Desa Satu Sarjana yang membiayai 317 mahasiswa per tahun.
“Dana hasil penghematan akan digunakan untuk membiayai program satu desa satu sarjana yang jumlahnya ada 317 orang per tahun,” terang dia.
Namun, penjelasan ini tidak serta merta meredam kritik publik yang mempertanyakan prioritas dan etika seorang pejabat publik. Kontroversi ini semakin memanas setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengunggah foto-foto liburan Lucky Hakim di akun TikTok pribadinya (@dedimulyadiofficial).
Dalam unggahannya, Dedi Mulyadi menyindir Lucky Hakim dengan ucapan selamat berlibur dan mengingatkan agar lain kali meminta izin sebelum bepergian ke luar negeri.
“Selamat berlibur Pak Lucky Hakim, nanti kalau ke Jepang lagi, bilang dulu yah…,” tulis Dedi Mulyadi, dalam akun TikTok nya.(rah)
