Oleh: Irdam Imran *)
Dunia hari ini sedang berada dalam fase paling tidak stabil sejak Perang Dingin. Perang Ukraina, tragedi kemanusiaan di Gaza, serta ketegangan antara Amerika Serikat dan China telah mengubah peta geopolitik dan ekonomi global. Dalam situasi seperti ini, Indonesia tidak bisa lagi hanya berpegang pada jargon “bebas aktif” yang normatif. Di bawah Presiden Prabowo Subianto, arah politik luar negeri Indonesia mulai bergerak ke pola yang lebih tegas, berbasis kepentingan nasional dan daya tawar geopolitik.
Prabowo tampaknya memahami bahwa dunia tidak lagi diatur hanya oleh hukum dan etika, tetapi oleh kekuatan, pengaruh, dan kepentingan. Karena itu, Indonesia diposisikan sebagai kekuatan menengah (middle power) yang tidak sekadar mengikuti arus, tetapi berusaha ikut menentukan arah. Pendekatan aktif ke BRICS, Global South, Rusia, China, dan Timur Tengah menunjukkan bahwa Prabowo sedang membangun poros baru bagi diplomasi Indonesia.
Langkah ini tentu bukan tanpa risiko. Namun justru di situlah nilai strategisnya. Dalam dunia yang semakin terbelah antara Barat dan non-Barat, negara yang berani mengambil posisi akan memiliki nilai tawar politik dan ekonomi yang lebih tinggi. Indonesia yang memiliki posisi geopolitik kuat akan lebih dihargai dalam perundingan dagang, investasi, dan kerja sama internasional.
Yang sering luput dari perhatian publik adalah bahwa geopolitik Prabowo ini sangat berkaitan dengan nasib ekonomi dan moneter nasional, terutama nilai tukar rupiah. Selama ini Indonesia terlalu rentan terhadap guncangan global karena ketergantungan yang besar pada sistem keuangan berbasis dolar Amerika. Ketika The Fed menaikkan suku bunga atau terjadi krisis geopolitik, rupiah tertekan dan inflasi meningkat, sementara rakyat menanggung dampaknya.
Karena itu, langkah Indonesia mendekat ke BRICS dan memperkuat kerja sama Global South sesungguhnya adalah bagian dari strategi mengurangi ketergantungan pada satu sistem keuangan. Penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral, diversifikasi cadangan devisa, dan kerja sama keuangan antarnegara berkembang adalah upaya untuk membangun ketahanan ekonomi nasional. Ini bukan berarti menolak dolar atau Barat, tetapi menolak ketergantungan yang berlebihan.
Perubahan arah ini tentu tidak disukai oleh semua pihak. Sistem lama yang berbasis pada dominasi dolar dan arus modal global telah lama menguntungkan segelintir elite keuangan. Rupiah yang mudah goyah justru membuka peluang bagi spekulasi dan keuntungan besar bagi mereka yang menguasai pasar. Ketika negara berusaha memperkuat kedaulatan moneternya, ruang permainan itu menjadi lebih sempit. Maka, resistensi terhadap arah geopolitik Prabowo tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam negeri.
Dalam perspektif sejarah, apa yang dilakukan Prabowo sesungguhnya merupakan kelanjutan dari tradisi Bung Karno, tetapi dalam konteks dunia modern. Jika Soekarno dulu membangun poros politik Global South untuk melawan kolonialisme, Prabowo kini membangun poros geopolitik dan geoekonomi untuk menghadapi ketimpangan sistem global. Bedanya, medan perangnya kini bukan hanya diplomasi dan militer, tetapi juga mata uang, sistem pembayaran, dan arus perdagangan.
Bagi rakyat, arah ini memiliki arti yang sangat penting. Negara yang kuat secara geopolitik akan lebih mampu melindungi stabilitas nilai tukarnya, menjaga daya beli masyarakat, dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri yang mahal. Kedaulatan politik tanpa kedaulatan ekonomi hanyalah slogan kosong.
Karena itu, geopolitik Prabowo sejatinya bukan soal ambisi pribadi atau pencitraan global, melainkan taruhan besar bagi masa depan kedaulatan nasional Indonesia. Apakah Indonesia akan tetap menjadi negara yang mudah terguncang oleh gejolak global, atau bertransformasi menjadi bangsa yang lebih mandiri dan berdaulat?
Di tengah dunia yang semakin keras, pilihan untuk berani mengambil posisi strategis bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan. Dan di titik inilah, kebijakan geopolitik Prabowo sedang diuji oleh sejarah.
*Penulis adalah : Mantan Birokrat Parlemen Senayan 1992-2018
Alumni Sekolah Pasca Sarjana Ilmu Politik Unas 2007
Aktivis Partai Ummat- Indonesia
*foto ilustrasi AI
