JAKARTA (Kastanews.com)- Bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo dinilai memiliki keuntungan ketimbang kandidat lainnya karena potensi elektabilitasnya meningkat sangat besar. Pilpres 2024 kemungkinan diikuti tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Di sisi lain, berdasarkan beberapa hasil survei, tidak ada bakal capres yang mendapatkan dukungan di atas 50% sampai saat ini. Menurut pengamat politik Emrus Sihombing, Pilpres 2024 satu putaran sangat sulit terwujud Namun, Emrus menilai Ganjar Pranowo elektabilitasnya berpotensi terus meningkat.
Data survei Populi Center menyebutkan bahwa elektabilitas Ganjar sebesar 35,8%, Algoritma Research and Consulting 29,3%, dan SMRC 37,9%. Elektabilitas dua bakal calon, yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan masih di bawah itu.
Emrus Sihombing menuturkan, Ganjar harus menggenjot elektabilitasnya hingga di atas 40% untuk memenangkan Pilpres 2024. “Kalau Ganjar ingin (menang) minimal dengan tiga pasang calon, tim mereka harus menggenjot elektabilitas di atas 40% biar bisa terjamin. Anggaplah kompetitor 25%, lalu 35% swing votersnya,” kata Emrus, Rabu (5/7/2023).
Dia berpendapat, elektabilitas Ganjar bisa terus naik, karena ia sudah berjanji akan meneruskan program pembangunan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), food estate, serta menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5%.
“Hanya Ganjar Pranowo (yang akan melanjutkan program Jokowi), karena Ganjar sudah diberikan apresiasi oleh Jokowi, Ganjar Pranowo juga satu partai, satu perjuangan ideologi partai, tidak mungkin Ganjar tidak melakukan itu. Kalau ingin PDI Perjuangan mendapat respons masyarakat harus melanjutkan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi,” ujar Dosen Universitas Pelita Harapan ini.
Emrus juga mendorong Ganjar mengangkat isu pembangunan sumber daya manusia (SDM) sehingga bisa lebih kompetitif dengan negara lain seperti Singapura, Jepang, dan China. “Oleh karena itu, menawarkan sesuatu gagasan pemikiran besar dengan batas waktu misalnya program tiga tahun pertama atau lima tahun terakhir soal tawaran itu tentu yang tidak kalah penting juga menjaga keberagman pluralitas NKRI,” pungkasnya.(rah)
