JAKARTA (KASTANEWS.COM)- Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan mengenai nasib tambang emas Martabe di Sumatera Utara (Sumut).
Sebelumnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang emas Martabe diumumkan akan dicabut menyusul dugaan keterkaitan dengan bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera pada akhir 2025.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta agar dilakukan pengecekan menyeluruh sebelum keputusan final diambil. Pemerintah, kata dia, harus bersikap objektif dalam menyikapi persoalan ini.
“Tadi Bapak Presiden sudah mengarahkan dalam rapat bahwa silakan dicek, kalau memang tidak ada pelanggaran, harus kita pulihkan hak-hak investor. Dan kalau memang itu ada pelanggaran, ya diberikan sanksi secara proporsional,” ungkap Bahlil usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).
Bahlil menegaskan langkah evaluasi ulang ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan iklim investasi di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatra yang menjadi lokasi operasional tambang tersebut.
“Ya, kita harus fair dong, kita harus fair. Kita harus bisa memberikan sebuah kepastian. Kalau dia tidak bersalah, maka bukan sesuatu yang harus kita mencari-cari. Artinya, kalau dia tidak salah, ya bisa kita pulihkan semuanya apa yang menjadi hak-haknya,” tegas Bahlil.
Bahlil mengatakan, telah berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq untuk melakukan kajian bersama terkait persoalan tersebut.
“Sekarang kita lagi melakukan penilaian, penataan ya. Kita lagi cross-check dari sisi pertambangannya. Kemarin juga saya berdiskusi dengan Menteri Lingkungan Hidup, Pak Hanif, dan Pak Hanif juga lagi melakukan kajian. InsyaAllah dalam waktu dekat sudah selesai. Dan feeling saya sih, semuanya akan baik-baik saja,” pungkas Bahlil.
Terkait isu adanya upaya lobi dari pihak perusahaan kepada pemerintah, Bahlil menegaskan tidak ada intervensi dalam proses evaluasi yang sedang berlangsung.
“Enggak ada, enggak ada. Saya enggak pernah dilobi oleh pihak mana pun. Saya hanya objektif saja. Saya kan mantan Menteri Investasi, mantan pengusaha juga. Artinya kita harus fair. Dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa pengusaha enggak boleh mengatur negara, tapi negara juga enggak boleh zalim sama pengusaha. Negara membutuhkan pengusaha, pengusaha membutuhkan negara. Ini saling membutuhkan,” pungkasnya.(rah)
