JAKARTA (KASTANEWS.COM)- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana pemerintah untuk menempatkan dana di sejumlah bank daerah, termasuk Bank Jatim dan Bank Jakarta.
Penempatan dana ini sebagai bagian dari strategi memperkuat likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Menurut Purbaya, saat ini Kementerian Keuangan memiliki dana idle sebesar Rp275 triliun yang tengah dikaji penempatannya. Pemerintah, kata dia, sedang berdiskusi dengan pihak bank terkait kemampuan mereka dalam menerima dana tersebut.
“Saya sekarang punya 275 triliun cash nganggur. Jadi, kita lagi diskusi dengan mereka. Mereka bisa terima berapa sih. Kalau waktu Bank BUMN kan saya paksa. Tapi sekarang saya nggak akan paksa. Kalau nggak bisa, ya sudah,” ujar Purbaya saat ditemui di Hotel Shangri La, Rabu (8/10/2025).
Purbaya menilai Bank Jatim dan Bank Jakarta memiliki potensi dan dukungan yang kuat dari pemerintah daerah, sehingga relatif aman untuk menjadi lokasi penempatan dana. Adapun Purbaya berharap langkah ini dapat mempercepat penyaluran likuiditas ke daerah-daerah lain melalui jaringan Bank Pembangunan Daerah (BPD).
“DKI mau kelihatannya, dan Bank Jatim juga. Saya ketemu dengan gubernur di sana, sepertinya mau. Kalau saya masukin ke Bank Jatim, harusnya cepat ke bank lain di daerah lain dengan cepat. Kita akan menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata,” jelasnya.
Purbaya menambahkan, saat ini Rp200 triliun dari dana pemerintah sudah dipindahkan dari rekening Bank Indonesia (BI) ke bank umum, sementara sekitar Rp270 triliun masih tersimpan di BI. “Sudah Rp200 triliun masuk (ke bank), yang di Bank Sentral masih ada Rp270-an. Jadi saya punya total Rp470 triliun cash sebetulnya,” ungkapnya.
Menurutnya, dana yang ditempatkan tersebut tidak diambil dari Saldo Anggaran Lebih (SAL), melainkan hanya dialihkan penempatannya agar lebih produktif.
“Saya nggak ngambil SAL, cuma salnya tempatnya dipindahin aja,” kata Purbaya.
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan, bahwa pemerintah tidak lagi terlalu khawatir dengan kebutuhan “level aman” kas, mengingat manajemen utang kini lebih terencana dan fleksibel.
“Dulu level amannya mereka mengharapkan dua bulan pengeluaran. Tapi kalau saya ciptakan utang yang nggak pendek, yang keluar satu bulan, dua bulan, tiga bulan, saya nggak perlu level aman,” ujarnya.
Purbaya memperkirakan kebutuhan kas sekitar Rp100 triliun per bulan sudah mencukupi, sambil memastikan bahwa bank-bank BUMN seperti Mandiri dan BRI dalam kondisi siap menghadapi langkah pemerintah.
“Mereka bilang ke Anda. Dia ketakutan kalau mau saya datangin. Dia bilang udah siap. Saya akan cek. Nanti saya akan ke sana diam-diam tapi ya,” kata Purbaya.(rah)
