JAKARTA (Kastanews.com)- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyebut DPR batal mengesahkan RUU Pilkada, soal batas usia minimum calon kepala daerah untuk maju pilkada.
Kategori: Politik
DPR Pastikan Pendafataran Pilkada Merujuk Putusan MK
JAKARTA (Kastanews.com)- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan revisi undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) tak akan berlaku. Sehingga, pendafataran Pilkada akan tetap
Mega Tegaskan Putusan MK Adalah Final dan Mengikat
JAKARTA (Kastanews.com)- Ketua Umum Parati Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah final dan mengikat. Sehingga jika ada yang mengingkari
Mega Serukan Darurat Konstitusi
JAKARTA (Kastanews.com)- Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai berbagai elemen masyarakat yang menggelar aksi di DPR tergerak karena hati nurani, ketika melihat DPR yang akan
Akali Putusan MK, Rusak Sistem Ketatanegaraan
JAKARTA (Kastanews.com)- Ketua DPP PDIP, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok mengatakan mengakali putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sama saja merusak sistem ketatanegaraan. Hal itu Ahok
Wanda Hamidah Unggah Peringatan Darurat dan Mundur dari Golkar
JAKARTA (Kastanews.com)- Politikus Perempuan Wanda Hamidah menyatakan mundur dari Partai Golkar. Ia mengumumkan pengunduran diri dari partai berlambang pohon beringin tersebut di akun Instagram pribadinya
PBNU Anggap Cak Imin Tak Bisa Diajak Komunikasi
JAKARTA (Kastanews.com)- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Sekjen PKB Muhammad Hasanuddin Wahid tidak memenuhi panggilan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Rais
Peluang Kaesang Maju di Pilgub Jateng Kembali Terbuka, Demokrasi Indonesia Krusial
JAKARTA (Kastanews.com)- Eks Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan merespons perihal Badan Legislasi (Baleg) DPR yang mengamputasi putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 soal syarat ambang
Pembangkangan Konstitusi bagi yang Tak Jalankan Putusan MK
JAKARTA (Kastanews.com)- Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat dukungan partai politik di Pilkada 2024 bersifat final dan mengikat
DPR Disebut Bajak Nilai Reformasi dan Korupsi Legislasi
JAKARTA (Kastanews.com)- IM57+ Institute buka suara terkait Rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat ambang batas
