JAKARTA (Kastanews.com)- Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman meminta agar setiap warga negara Indonesia dapat menjaga persatuan dan kesatuan di tengah dinamika politik yang ada.
Tidak terkecuali para calon presiden (capres) pada Pemilu 2024. Dudung menilai, para calon pemimpin Indonesia harus bisa menjaga kesatuan dan persatuan, bukan memecah belah bangsa demi kepentingan perorangan.
“Masalah persatuan dan kesatuan, jangan sampai situasi politik saat ini ada pengaruh dari luar, sehingga apa pun dinamika politik ke depan, rasa persatuan dan kesatuan harus kita jaga, kita adalah satu, jangan terpecah belah,” kata Dudung dalam wawancara eksklusif bersama program ‘One on One’ iNews di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Selasa (5/9/2023).
Tidak hanya itu, Dudung pun menilai bahwa Indonesia memerlukan pemimpin yang bisa menyejahterakan rakyatnya. “Untuk pimpinan ke depan, kita berharap bahwa masyarakat Indonesia itu kan perlu kesejahteraan, yah sesuai dengan Pancasila yang ke-5 ‘Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’,” kata Dudung.
Dudung berharap, pemimpin Indonesia harus bisa melakukan pembangunan merata ke seluruh wilayah Indonesia, agar tidak ada ketimpangan. “Artinya pemerataan ke seluruh wilayah itu penting, ini sangat penting menurut saya, sehingga tidak terjadi ketimpangan antara daerah daerah yang satu dengan yang lain,” ucapnya.
“Ya pemerataan itu bisa saja pemerataan masalah pembangunan di segala bidang, kesempatan lapangan kerja, dan sebagainya,” sambungnya.
Di sisi lain, Dudung pun menegaskan netralitas prajuritnya menjelang pemilihan presiden mendatang. Ia memastikan, tidak ada prajurit yang mendukung salah satu pasangan calon. “Memang netralitas itu menjadi penting bagi TNI, karena kita sebagai aparat keamanan untuk menjaga pesta demokrasi ini berjalan dengan lancar, sehingga dengan tugas demikian, kita tidak memihak ke mana pun, itu yang harus kita jaga,” katanya.
“Ini saya sampaikan ke seluruh jajaran TNI AD, agar pegang teguh netralitas, loyalitas tegak lurus kepada saya selalu KSAD, Panglima TNI, dan Presiden. Siapa pun itu, TNI AD tidak boleh memihak, misalnya ada calon dari mana pun kita tidak boleh terlibat, dan tidak boleh memanfaatkan sarana dan prasarana militer,” pungkasnya.(rah)
