JAKARTA (Kastanews.com): Pemerintah melakukan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras. Dengan adanya HET dan HPP gabah dan beras akan memberikan kepastian harga pembelian gabah di para petani yang akan membuat gairah budidaya padi ini meningkat.
Hal tersebut disampaikan Anggota Bidang Pertanian, Peternakan, dan Kemandirian Desa DPP Partai NasDem, H. Ayep Zaki yang mendukung langkah pemerintah dalam melakukan penyesuaian HET dan HPP gabah dan beras.
Seperti diketahui pemerintah mematok harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Rp5.000 per kg dan di tingkat penggilingan Rp5.100 per kg. Kemudian gabah kering giling (GKG) di penggilingan Rp6.200 per kg dan di gudang Bulog Rp6.300 per kg.
“Ini kabar baik untuk para petani dan harus terus dikawal supaya tidak ada lagi praktik harga pembelian gabah yang murah. Bahkan sempat terjadi harga gabah hingga Rp. 3.000 dan Rp. 3.500 per kg sehingga membuat iklim yang sangat jelek di tingkat petani apabila diberikan harga yang terlalu rendah,” ungkap Ayep Zaki dalam keterangannya, Sabtu (18/3).
Ketua Dewan Pakar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat (Jabar) itu juga menerangkan, dengan naiknya harga pembelian gabah kering panen (GKP) dan gabah kering giling (GKG) tersebut secara otomatis harga beras akan naik dipasaran, sehingga perlu ada solusi atau instrumen untuk pengendalian harga jual beras untuk konsumsi masyarakat agar hal ini tidak menjadi kenaikan yang signifikan.
Ayep berpendapat, instrumen pembelian gabah yang sudah dinaikkan ini pun harus ditopang dan disupport dengan tingkat produktivitas gabah.
Menurut Bacaleg DPR RI dari Partai NasDem untuk Sukabumi Raya ini, tata kelola budidaya pada tingkat produktivitas menjadi peran yang sangat penting. Bagaimana caranya agar produktivitas meningkat sehingga bisa mencapai paling tidak di angka atau rata-rata mencapai tujuh ton per hektar untuk tanah atau sawah yang produktif.
“Jika hal itu tercapai maka dengan harga gabah kering panen (GKP) Rp5.000 petani dapat menghasilkan 35 juta per hektar. Sudah bisa dipastikan para petani ini akan untung,” tegas Ayep.
Praktisi budidaya pertanian ini melanjutkan, dengan lahan yang produktivitasnya hanya empat ton, itu harus dinaikan menjadi lima ton, begitu seterusnya. Hal itu menjadi sangat penting untuk tata kelola budidaya padi dalam hal meningkatkan produktivitas.
“Ini harus diupayakan. Ini menjadi tata kelola tersendiri dalam peningkatan produktivitas,” tambah Ayep.
Selain perubahan harga pembelian pemerintah (HPP), peningkatan produktivitas, hal lain yang harus diperhatikan adalah kualitas produksi.
“Peningkatan kualitas produksi memiliki peran penting dalam tata kelola budidaya padi, terutama dalam hal residu pestisida. Ini juga harus ditentukan berapa batas maksimalnya residu pestisida yang terkandung di dalam padi atau beras,” kata dia.
Menurut Ayep untuk mengetahui hal tersebut harus ada uji laboratorium yang memang menentukan dan sangat penting untuk pengamanan konsumsi masyarakat jika berbicara kualitas pangan.
Ayep mengusulkan bahwa tingkat konsumsi yang aman terutama residu pestisida harus ada yang menangani secara khusus, terutama penanganan pembinaan kepada para petani supaya tidak berlebihan dalam penggunaan pestisida dan penanganan kepada para petani agar produktivitas meningkat.
“Sebagai praktisi di bidang pertanian, saya bukan hanya sekedar mengusulkan atau memberikan pecerahan, bukan sekedar memberikan ide atau pemikiran, tetapi saya sudah mengimplementasikan kegiatan ini dan sudah terbukti dilapangan dengan meningkatnya produktivitas dan standar kualitas budidaya padi,” ungkap Ayep Zaki.
Dijelaskan Ayep, implementasi peningkatan produktivitas maupun standarisasi kualitas produki pagi di beberapa wilayah Indonesia sudah menjadi fokus perhatiannya saat ini.
Ayep berharap, apa yang sudah dilakukannya ini bisa terus bersama-sama pemerintah untuk meningkatkan kualitas maupuan produktivitas di seluruh budidaya sektor pertanian. Bukan hanya padi melainkan jagung, kedelai, buah-buahan dan hortikultura lainnya.
“Program ini akan terus kita berdayakan karena ini menjadi solusi untuk bangsa Indonesia dalam misi kesejahteraan dan kemakmuran yaitu dengan meningkatnya poduktivitas dan kualitas di sektor pertanian,” pungkas Ayep. (wayram/*)
