JAKARTA (Kastanews.com)- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mengaku pihaknya menerima berbagai aduan dugaan korupsi di sektor pendidikan, khususnya Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Pengelolaan aset atau barang milik negara merupakan salah satu dari sekian banyak dalam data pengaduan yang diterima KPK.
Selanjutnya, terkait pengelolaan keuangan; penerimaan siswa; pemilihan rektor; gratifikasi; pengadaan yang meliputi fee proyek; pengaturan atau rekayasa pengadaan; markup; hingga konflik kepentingan. Firli menyoroti berbagai laporan dugaan korupsi di lingkungan perguruan tinggi tersebut.
“Maraknya korupsi yang terjadi di Indonesia ibarat fenomena gunung es. Tindak pidana korupsi yang berhasil dibongkar baru 20% saja, sedangkan 80% potensi perilaku korup lainnya tidak tampak atau belum diketahui,” ujar Firli saat memberikan sambutan dalam acara deklarasi pernyataan komitmen para pimpinan PTN dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) se-Indonesia untuk penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi di Yogyakarta, Rabu (16/11/2022).
“Kebanyakan yang tidak tampak ini adalah jenis korupsi kecil atau petty corruption dan berupa perilaku koruptif,” sambungnya.
Menurut Firli, pendidikan menjadi fokus penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berintegritas. Sayangnya, saat ini masih ditemui berbagai masalah integritas pada sektor pendidikan. Oleh karenanya, KPK menginisiasi deklarasi komitmen para pimpinan PTN. Deklarasi tersebut menekankan pada aspek tata kelola perguruan tinggi yang baik atau Good University Governance (GUG).
“Dengan prinsip GUG, potensi untuk terjadinya tindak pidana korupsi di perguruan tinggi semakin ditekan, aturan secara adil ditegakkan baik akademik maupun non-akademik, serta menciptakan lingkungan kondusif bagi proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi kepada mahasiswa,” tutur Firli.
“Yang pada akhirnya PTN dan PTKN diharapkan dapat menghasilkan profil alumni yang berkualitas dan berintegritas,” tandasnya.(rah)
