JAKARTA (Kastanews.com): Komisi XIII DPR RI menyatakan menyetujui dan memahami arah kebijakan program serta pagu anggaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) yang ditetapkan sebesar Rp18,8 triliun.
Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) guna membahas program kerja serta anggaran Tahun Anggaran 2026.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, M. Shadiq Pasadigoe, menyampaikan bahwa persetujuan ini harus diikuti dengan komitmen kuat terhadap optimalisasi penyerapan anggaran yang terukur, akuntabel, dan tepat sasaran, khususnya untuk mendukung fungsi strategis keimigrasian dan pemasyarakatan.
“Anggaran sebesar Rp18,8 triliun ini bukan sekadar angka, tetapi instrumen untuk memastikan pelayanan publik di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan berjalan efektif, berkeadilan, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegas Shadiq Pasadigoe.
Lebih lanjut, Shadiq mengatakan bahwa Komisi XIII DPR RI menekankan pentingnya penguatan transformasi pemasyarakatan melalui pendekatan keadilan restoratif dan rehabilitatif. Pendekatan ini dinilai sejalan dengan implementasi KUHP dan KUHAP yang baru, yang menuntut sistem pemidanaan lebih humanis, berorientasi pada pemulihan, serta reintegrasi sosial warga binaan.
Shadiq Pasadigoe menambahkan bahwa reformasi pemasyarakatan harus didukung tata kelola anggaran yang baik dan pengawasan berkelanjutan agar tujuan pembinaan, pencegahan residivisme, serta perlindungan hak asasi manusia dapat tercapai secara optimal.
Rapat kerja ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran Komisi XIII DPR RI dalam memastikan kebijakan dan belanja negara di sektor hukum dan pemasyarakatan berjalan selaras dengan kebutuhan nasional serta amanat reformasi hukum.(Tim Media Shadiq/*)
