SUKABUMI (Kastanews.com): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengapresiasi kinerja Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki atas peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta transparansi dalam penyampaian capaian kerja seluruh perangkat daerah.
“Kami ingin banyak mendengarkan karena ini terkait Panja Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan. Saya mengapresiasi Pak Wali Kota Sukabumi yang memberikan kesempatan kepada seluruh dinas menyampaikan capaian kinerjanya selama delapan bulan beliau menjabat,” ungkap Aria Bima saat melakukan kunjungan kerja spesifik di Kota Sukabumi, Selasa (2/12/2025).
Aria menilai Pemkot Sukabumi mampu menjaga efisiensi belanja daerah di tengah penurunan transfer pusat tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Penggemar bulutangkis ini pun menyoroti inovasi pemberdayaan UMKM melalui skema pinjaman berbasis dana wakaf, yang hingga kini telah menyalurkan sekitar Rp500 juta, dengan nilai pinjaman Rp250 ribu hingga Rp1 juta tanpa bunga.
“Terlihat jelas kemampuan manajerial beliau (Ayep Zaki), bukan hanya menjalankan rutinitas pemerintahan. Ada langkah terobosan,” tukas Aria.
Aria juga mencatat peningkatan signifikan penerimaan daerah, baik melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) maupun pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya, yang berjalan beriringan dengan menurunnya ketergantungan pada transfer pusat.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menuturkan capaian kinerja dalam sembilan bulan terakhir. Mulai peningkatan PAD dari Rp436 miliar menjadi Rp489 miliar yang ditargetkan pada 2026 ini bisa mencapai Rp550 miliar. Bahkan untuk efisiensi belanja–pendapatan, menempatkan Sukabumi sebagai kota dengan kinerja terbaik nasional.
“Kota Sukabumi juga meraih prestasi lain seperti nominasi Kota Kreatif, predikat Kota Toleransi tertinggi di Jawa Barat, serta penguatan ekosistem pembiayaan non-APBD untuk UMKM, sekaligus menegaskan komitmen reformasi birokrasi dan penyusunan 14 perda prioritas tahun 2026,” ungkap Ayep Zaki.
Acara tersebut juga dihadiri unsur FORKOPIMDA, Wakil Wali Kota Sukabumi, Ombudsman, Kemendagri, Sekda, para kepala SKPD, BUMD, BLUD, serta jajaran terkait dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan Ayep Zaki memberikan kesempatan kepada seluruh kepala SKPD untuk memaparkan program prioritas masing-masing kepada jajaran Komisi II DPR RI.
Bahkan, tokoh dari wilayah SUSUKECIR (Sukabumi, Sukalarang, Kebonpedes, dan Cireunghas) turut menyampaikan aspirasi empat kecamatan yang berharap dapat bergabung dengan Kota Sukabumi karena kedekatan geografis, kemudahan layanan administrasi, minimnya perhatian dari pemerintah kabupaten, serta kebutuhan pelayanan publik yang lebih efektif.
“Kami menyatakan siap untuk terus bersinergi demi menjadikan Sukabumi sebagai model pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang berkontribusi bagi Indonesia,” pungkas Ayep Zaki.(*)
