JAKARTA (KASTANEWS.COM)- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong pendekatan budaya atau adat dalam merealisasikan program dan memajukan daerah. Dia mencontohkan adat Aceh yang mampu bertahan selama ratusan tahun.
Tito mengatakan, keberadaan adat Aceh menjadi tanda bahwa budaya terus hidup di tengah masyarakat dan mampu beradptasi dengan perubahan zaman, tanpa harus terbawa arus budaya atau nilai modernisasi yang masuk ke Aceh.
Tito menyampaikan kekagumannya tersebut usai menerima gelar ‘Petua Panglima Hukom Nanggroe’ dari lembaga Wali Nanggroe di Gedung Putih Wali Nanggroe, Aceh, Rabu 12 November 2025. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Aceh harus terus mempertahankan adat serta budayanya agar tak tergerus pengaruh eksternal.
Karena itu, dalam upaya mempertahankannya, diperlukan dukungan dari semua masyarakat dan ada instrumen yang menjadi pemimpin, yakni lembaga Wali Nanggroe Aceh, guna menginisiasi dan memberikan pemahaman menjaga adat agar tidak tergerus dan hilang.
Lembaga Wali Nanggroe Aceh sebagai instrumen budaya, menurut Tito, mesti diperkuat dari segi eksistensi dan anggaran, agar mampu menjadi jembatan berbagai program kerakyatan bagi masyarakat Aceh, dengan pendekatan budaya.
Pendekatan budaya sangat efektif untuk katalis pembangunan, karena secara historis, Aceh pernah berusaha ditaklukkan dengan “operasi budaya” oleh pemerintah kolonial Belanda dengan mengirim seorang orientalis Belanda Christiaan Snouck Hurgronje.
“Guna membuat lembaga Wali Nanggroe Aceh kuat, maka pemerintah atau masyarakat harus memanfaatkannya untuk menggunakan atau menjembatani program-program yang ada, karena pendekatan budaya atau adat itu pendekatan efektif,” kata Tito, dikutip Jumat (14/11/2025).
Menurut Tito, saat ini budaya Aceh tidak harus dimanfaatkan untuk kepentingan yang bersifat memecah konflik, namun diarahkan untuk hal yang sifatnya menyejahterakan masyarakat Aceh. Oleh karena itu, dia berharap lembaga Wali Nanggroe Aceh mampu menjadi motor percepatan pembangunan.
“Sekarang kita manfaatkan adat dan budaya Aceh melalui lembaga Wali Nanggroe yang memang sudah ada eksis diakui dan bisa bergerak. Tinggal diperkuat untuk kepentingan percepatan pembangunan program-program pemerintah yang ada,” katanya.(rah)
