JAKARTA (Kastanews.com): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, M Shadiq Pasadigoe, menyoroti perlambatan ekonomi yang cukup signifikan di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar).
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar mencatat pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut sebesar 3,36 % (year-on-year) pada triwulan III tahun 2025. Angka itu menandakan perlambatan signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 3,94 %.
Shadiq menilai perlambatan ekonomi ini tidak hanya disebabkan oleh lemahnya investasi dan kurangnya ekspansi industri baru, tetapi juga dipengaruhi kondisi infrastruktur dasar yang belum memadai, terutama banyaknya jalan dan akses antarwilayah yang rusak di berbagai kabupaten/kota di Sumbar.
“Pertumbuhan 3,36 persen ini harus menjadi alarm serius. Infrastruktur jalan yang rusak dan belum terkoneksi dengan baik antar sentra produksi membuat biaya logistik tinggi, menghambat arus barang dan jasa, serta menurunkan daya saing daerah,” kata Shadiq, Jumat (7/11/2025).
Ia menguraikan, banyak jalan provinsi dan kabupaten yang rusak berat, terutama di daerah penghasil pertanian, perikanan, dan hasil hutan. Kondisi ini menyebabkan ongkos produksi meningkat, distribusi melambat, dan akses ekonomi masyarakat desa menjadi terbatas.
Shadiq berkomitmen akan mengambil langkah-langkah strategis di tingkat nasional untuk mempercepat pemulihan dan memperkuat ekonomi.
Ia mendorong kebijakan fiskal yang berpihak pada daerah berpertumbuhan rendah, dengan memperjuangkan tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan program Inpres Jalan Daerah (IJD) guna memperbaiki infrastruktur dasar di Sumbar.
“Mengawal peningkatan alokasi anggaran untuk perbaikan dan pembangunan jalan strategis provinsi, agar konektivitas antarwilayah penghasil produksi bisa terwujud,” lanjutnya.
Selanjutnya, perlu dukungan regulasi investasi dan kemudahan berusaha, agar investor tertarik menanamkan modal di wilayah yang selama ini sulit dijangkau karena akses infrastruktur.
“Mendorong penempatan program kementerian terkait seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Koperasi & UKM agar lebih fokus pada Sumbar,” ujarnya.
Legislator NasDem yang mewakili Dapil Sumbar I itu juga bertekad memperjuangkan pembangunan klaster industri berbasis sumber daya lokal, terutama di daerah dekat bahan baku yang memiliki potensi besar namun terkendala akses jalan.
“Mengakselerasi digitalisasi dan inovasi UMKM serta koperasi, agar pelaku usaha dapat memperluas pasar meski dengan keterbatasan infrastruktur fisik,” ujarnya.
MShadiq juga akan endorong forum sinergi pusat-daerah untuk menyusun rencana induk pembangunan ekonomi Sumatera Barat secara terpadu dan berkelanjutan.
“Menginisiasi kajian ekonomi Sumbar di tingkat nasional bersama BRIN dan Bappenas, untuk mendorong transformasi ekonomi daerah berbasis sektor unggulan,” ujarnya.
Selain itu, juga diperlukan peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasional berbasis industri, agar tenaga kerja siap menghadapi perubahan ekonomi yang dinamis.
“Mengawal program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) agar implementasinya di Sumatera Barat tepat sasaran dan benar-benar menyentuh pelaku ekonomi riil,” ujarnya.
“Transformasi ekonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari pembenahan infrastruktur dasar. Jalan-jalan yang rusak bukan hanya soal kenyamanan, tapi menyangkut efisiensi produksi dan distribusi hasil rakyat. Kalau ini tidak segera dibenahi, maka pertumbuhan ekonomi Sumbar akan terus tertahan,” ujar Shadiq.
Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh antara pemerintah daerah, DPRD, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat agar arah pembangunan ekonomi Sumatera Barat menjadi lebih fokus, efisien, dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
“Pertumbuhan ekonomi yang sehat bukan sekadar angka di laporan BPS, tetapi cermin dari seberapa nyata pemerintah hadir memperkuat kesejahteraan rakyat,” tutup Shadiq. (Tim Media Shadiq/*)
