JAKARTA (KASTANEWS.COM)- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan menarik kembali anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun depan apabila realisasi penyalurannya tidak optimal pada 2025.
Menurut dia, dana tersebut lebih baik dialihkan ke sektor lain yang dinilai lebih siap dan produktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kalau tidak terserap 100 persen, ya uangnya kita ambil lagi. Kita alihkan ke program lain yang lebih siap. Supaya perputaran uang bisa lebih cepat memberikan dampak ekonomi,” kata Purbaya usai menghadiri acara Akad Massal Perumahan di Cileungsi, Bogor, Senin (29/9).
Purbaya menambahkan, kebijakan ini sudah disampaikan kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Ia menegaskan tidak akan membiarkan dana program subsidi perumahan mengendap tanpa memberi manfaat optimal bagi masyarakat dan perekonomian.
“Saya yakin menteri perumahan akan mempercepat realisasi, karena mereka tahu kalau uangnya tidak terpakai, akan saya tarik dan distribusikan ke program lain yang lebih siap. Dampak ekonominya akan lebih besar daripada dana yang hanya diam,” ujarnya.
Di sisi lain, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan, kuota penyaluran FLPP pada 2025 ditingkatkan menjadi 350 ribu unit rumah subsidi. Angka ini melonjak dari tahun lalu yang berada pada kisaran 220 ribu unit.
Berdasarkan data hingga 26 September 2025, realisasi KPR FLPP tercatat 183.058 unit. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai 151.902 unit. Namun, masih terdapat sisa kuota lebih dari 100 ribu unit hingga akhir September ini.
“Tahun lalu kuota habis pada September, sekarang masih sisa banyak. Kita akan dorong agar pengembang lebih semangat membangun,” kata Maruarar.
Ia menambahkan, penerima manfaat FLPP mayoritas adalah karyawan swasta sebesar 75,15 persen, disusul wiraswasta 12,91 persen, PNS 7,04 persen, TNI/Polri 1,97 persen, dan lainnya 2,92 persen.
“Masih ada 9,9 juta orang belum punya rumah. Dengan peningkatan kuota, diharapkan lebih banyak masyarakat bisa memiliki rumah subsidi,” kata Maruarar.
Sebagaimana diketahui, bergulirnya program rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah masih menghadapi sejumlah tantangan.
Program rumah bersubsidi melalui FLPP yang bergulir sejak tahun 2010 masih kerap ditemukan bermasalah, antara lain proyek telantar, rumah tak layak huni, ataupun rumah ditinggalkan pemiliknya.(rah)
