Lembaga Rating Diminta Berkaca dalam Tentukan Predikat Defisit Anggaran

JAKARTA (KASTANEWS.COM)- Menteri Keuangan atau Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali di bawah 3%, meski target jangka panjang Presiden Prabowo Subianto adalah mencapai defisit 0 persen.

Menurutnya, pengelolaan defisit APBN harus dilakukan secara countercyclical, menyesuaikan kondisi perekonomian.

“Tetap masih di bawah 3 persen. Kita jaga di bawah 3 persen. Jadi masih amat prudent,” jelas Purbaya dalam konferensi pers usai rapat paripurna DPR tentang pengesahan RAPBN 2026, Selasa (23/9/2025).

Purbaya mengingatkan, batas defisit 3% dan rasio utang 60% terhadap PDB yang selama ini dipakai Indonesia merupakan standar ketat dunia berdasarkan Maastricht Treaty.

Purbaya meminta lembaga pemeringkat (rating) untuk berkaca diri dalam menentukan predikat dan penilaian tingkat kredit suatu negara, yang kerap melihat posisi defisit anggaran suatu negara.

Menkeu membandingkan, dengan sejumlah Negara lain yang justru rasio utangnya terhadap PDB masing-masing telah melebihi batas yang ditentukan. Misalnya seperti Jerman hingga Amerika Serika (AS) yang mendekati 100-120%

“Kalau Anda bandingkan dengan Eropa gimana? Amerika 120 persen lebih. Jepang 250 persen. Kita amat prudent. Jadi kalau nanti ada rating agency yang mau tanyakan itu, suruh bandingkan negara-negara lain, yang maju, yang jadi acuan dia. Habis itu suruh bawa cermin,” tegasnya.

Terkait target Presiden agar defisit menuju 0 persen, Purbaya menyebut pemerintah akan bergerak secara bertahap. “Kita lihat keadaan. Kalau mungkin, ya mungkin. Saya sedang mencoba mengefisienkan, mengefektifkan pajak dan lain-lain dalam satu tahun ke depan,” terang Purbaya.

“Jadi rencana itu rencana lah. Kalau enggak bisa dijalankan satu tahun, enggak apa-apa. Kita geser pelan-pelan. Tapi kita jelas, arah kita menuju ke sana. Tapi kalau meleset dikit, saya pikir ya enggak apa-apa,” katanya.

Berikut Rincian Postur Anggaran dan Asumsi Makro di APBN 2026 Pendapatan Negara disepakati sebesar Rp3.153,58 triliun, yang terdiri dari:

Penerimaan perpajakan: Rp2.693,71 triliun

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp459,2 triliun

Hibah: Rp0,66 triliun

Sementara itu, Belanja Negara ditetapkan sebesar Rp3.842,72 triliun, yang dialokasikan untuk:

Belanja pemerintah pusat: Rp3.149,73 triliun (terdiri dari belanja K/L sebesar Rp1.510,55 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp1.639,19 triliun)

Transfer ke Daerah (TKD): Rp692,99 triliun

Keseimbangan primer: Rp89,71 triliun

Defisit: Rp698,15 triliun atau 2,68% Pembiayaan: Rp689,15 triliun

Beberapa asumsi makro yang disepakati dalam APBN 2026 antara lain:

Pertumbuhan ekonomi: 5,4%

Laju inflasi: 2,5%