JAKARTA (Kastanewscom)– Menteri Keuangan memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir tahun 2025 akan mencapai Rp662 triliun atau setara dengan 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka ini lebih lebar dibandingkan target APBN awal, merefleksikan dinamika pelaksanaan anggaran yang penuh tantangan.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN hingga semester I 2025 mencapai 0,84 persen dari PDB atau Rp204,2 triliun, yang melebar dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 0,34 persen dari PDB atau Rp77,3 triliun.
Pelebaran defisit di semester awal tersebut dipengaruhi oleh kontraksi penerimaan pajak yang cukup dalam, terutama pada Januari dan Februari.
Dalam menghadapi proyeksi defisit akhir tahun, pemerintah berencana untuk meminta persetujuan DPR guna memanfaatkan sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun. Langkah ini diambil untuk mengurangi kebutuhan pembiayaan defisit melalui penerbitan surat utang baru, dengan memanfaatkan kas negara yang tersedia.
“Dan untuk defisit totalnya Rp662 triliun menjadi 2,78 persen, dari jumlah itu agar lebih lebar dibandingkan APBN awal. Kami akan meminta persetujuan DPR untuk menggunakan sisa anggaran lebih Rp85,6 triliun sehingga kenaikan defisit itu tidak harus dibiayai semua dengan penerbitan surat utang, namun menggunakan cash yang ada,” ujar Sri Mulyani dalam Raker dengan Banggar DPR RI di Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Dia mengakui bahwa pelaksanaan APBN 2025 sangat dinamis dan menantang akibat berbagai faktor internal maupun eksternal. Faktor di dalam negeri meliputi adanya Kementerian/Lembaga (KL) baru, perubahan prioritas, serta adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 yang memicu rekonstruksi belanja cukup besar.
Selain itu, penerimaan negara juga mengalami restitusi, khususnya pada awal tahun.
“Sehingga pelaksanaan APBN 2025 memang luar biasa menantang, tapi kami akan berusaha untuk menstabilkan dan menjaga agar APBN tetap terjaga sehat kredibel,” tegas Sri Mulyani.
Meskipun dihadapkan pada kondisi global yang masih sangat dinamis dan menimbulkan ketidakpastian serta potensi gejolak perekonomian, APBN tetap harus menjadi instrumen yang bisa diandalkan.
Pemerintah berharap APBN dapat terus mendukung agenda prioritas nasional yang telah disampaikan Presiden, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan sektor kesehatan, program Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, maupun ketahanan pangan.
“Namun tetap terjaga APBN. Kita berharap dengan defisit 2,78 persen memberikan signal bahwa APBN 2025 mendukung berbagai program penting dan di sisi lain menjadi signal kontrasiklikal terhadap perekonomian dunia yang cenderung melemah,” pungkasnya.
Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan fiskal sekaligus merespons dinamika ekonomi global.(rah)
