JAKARTA (KASTANEWS.COM)- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyarankan untuk memperkuat sistem kepemimpinan presidential bila melakukan amandemen kelima UUD 1945 . Salah satunya, dengan mengubah mekanisme pemilihan presiden (pilpres).
Jimly mengusulkan agar presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat, sementara wakil presiden (wapres) dipilih oleh MPR. Hal itu dilontarkan Jimly dalam forum Politics &Colleagues Breakfast (PCB) bertajuk “Menimbang Amandemen Konstitusi.”
“Nah, oleh karena itu, supaya jangan ribet, biar capresnya banyak, dan yang kedua, biar dia kuat, dia (capres) dipilih langsung oleh rakyat, wakilnya enggak usah, wakilnya dipilih oleh MPR saja, sehingga MPR menjadi semakin penting,” ujar Jimly dalam diskusi di Sekretariat PCB, Jakarta Selatan, Jumat (13/6/2025).
Jimly mengatakan, MK telah menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20%. Untuk itu, ia menilai peluang banyaknya kandidat calon presiden (capres) akan terjadi di Pilpres 2029.
Ia menilai wajar dan tak masalah bila kandidat akan semakin banyak. Menurutnya, hal ini akan membuka peluang figur di luar non-Jawa terpilih menjadi presiden.
Di luar etnis, ia menilai, banyaknya kandidat juga membuktikan figur yang terpilih menjadi presiden merupakan pilihan rakyat. Ia pun mencontohkan Vladimir Putin.
“Jadi yang mendaftar di KPU sebagai capres di Rusia tahun 2018, Anda tahu nggak, 34 orang. Setelah diverifikasi oleh KPU di Moskow, yang berhasil memenuhi syarat 8 orang. Begitu delapan orang ini disahkan, kampanye ke mana-mana,” kata Jimly.
“Lalu begitu pemilihan, pemungutan suara, Vladimir Putin dapat 76 persen. Yang lain tuh dapat 2 persen, 1 persen, gitu kan. Tapi, kenapa begitu? Karena Putin tuh sangat dicintai oleh rakyatnya. Artinya, kalau rakyatnya menghendaki seseorang, pasti dipilih. Tanpa harus menutup peluang bagi yang 7 orang lagi,” sambungnya.
Kendati demikian, Jimly menilai, calon presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat, sementara wapres dipilih oleh MPR. Dengan begitu, ia menilai lembaga MPR RI akan menjadi kuat.
“Kedua, si wakil presiden ini punya jaringan dukungan mayoritas, sehingga ketika dia bekerja membantu presiden, dia bisa lebih efektif,” pungkasnya.(rah)
