JAKARTA (Kastanews.com): Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menyoroti praktik sejumlah BUMN yang membentuk anak hingga cicit perusahaan di luar bidang usaha inti (core business) mereka. Asep mengungkapkan kekhawatirannya atas makin meluasnya aktivitas bisnis BUMN yang justru berpotensi mematikan pelaku usaha lokal dan UMKM.
“Sebagai contoh, saya mendapatkan surat pengaduan dari Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia terkait dengan PLN yang membuat entah anak, cucu atau cicit perusahaan yang mereka itu melakukan bisnis yang bukan mendukung teknis kelistrikan. Tapi ngurusin jasa transportasi, ngurusin jasa keamanan, ngurusin jasa clening service. Melakukan pekerjaan yang sama sekali tidak mendukung bisnis inti induk usaha atau di luar core businessnya,” ungkap Asep Wahyuwijaya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan jajaran Direksi PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis (22/5/2025).
Legislator Partai NasDem itu menegaskan bahwa praktik ini tidak hanya terjadi di PLN, tetapi terjadi juga di BUMN lainnya. Menurutnya, pembentukan entitas usaha yang tidak relevan dengan inti bisnis justru menggerus ruang usaha bagi para pengusaha lokal berkategori UMKM yang seharusnya menjadi mitra strategis BUMN dalam rangka pembangunan ekonomi nasional.
“Nah faktanya hari ini, para pengusaha lokal dan UMKM itu malah digerus usahanya itu oleh anak, cucu atau cicit perusahaan BUMN. Ini kan problem, bukannya menjadikan mereka sebagai mitra tapi kenapa malah kemudian BUMN yang justru mematikan pengusahaan lokal?” tukasnya geram.
Alumni Fakultas Hukum Unpad ini juga mengingatkan bahwa dirinya akan mendorong Danantara agar melakukan pembubaran terhadap anak dan cucu perusahaan BUMN yang tidak relevan dengan lini bisnis utama. Oleh karena itu, ia meminta agar para Direksi BUMN mengambil langkah inisiatif untuk mengevaluasi dan membubarkan entitas-entitas usaha tersebut sebelum dibubarkan.
“Tolong ya Pak, sebelum nanti Danantara menghilangkan perusahaan seperti itu, sebaiknya inisiatif sendiri segera diambil. Karena ini menyangkut puluhan hingga ratusan ribu tenaga kerja yang harusnya bekerja sebagai mitra BUMN,” pungkasnya.(RO/*)
