JAKARTA (Kastanews.com)- Anggota DPR periode 2024-2029 tak lagi mendapat fasilitas rumah dinas (rumdin), melainkan tunjangan perumahan yang akan diberikan setiap bulannya. Salah satu alasannya, kondisi rumdin di Kalibata dianggap sudah rusak.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar mengatakan, kondisi rumdin di perumahan anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan sudah rusak. Ia mengatakan, kerusakan terjadi pada bagian dalam meski terlihat bagus dari bagian luar.
“Tampak di depan, kalau dari depan, dari selasar depan hanya kelihatan memang sedikit kusam ya, tapi kalau sudah lihat dari dalam ada beberapa problem yang tadi teman-teman semua lihat berkaitan dengan bocoran akibat atap gitu ya,” kata Indra saat meninjau rumdin di Kompleks Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2024).
Indra menuturkan, rembesan air terjadi pada sebagian rumah di RJA Kalibata. Menurutnya, kerusakan itu terjadi akibat rusaknya pipa saluran air hujan yang telah tua.
“Kemudian juga kerusakan yang juga disebabkan akibat rumah bersebelahan itu saling, rembesannya saling bergerak. Karena tembok rumah DPR ini itu temboknya satu tembok, jadi kalau rumah sebelah itu terjadi bocoran atau kelembapan, pasti dia bergerak ke rumah sebelahnya,” kata Indra.
Selain itu, Indra mengatakan, pihaknya kerap mendapat keluhan dari penghuni rumah. Keluhan itu, ia dapat dari aplikasi Perawatan Rumah Jabatan Anggota Kalibata (Perjaka). Ia memperkirakan, keluhan itu bisa mencapai 10-15 kali dalam sehari.
“Tapi pada saat musim hujan, keluhannya itu cukup banyak, banyak sekali akibat khususnya bocoran gitu ya. Hal lain lagi tambahan mungkin ini juga yang sulit diselesaikan yaitu masalah banyaknya tikus dan yang paling parah adalah berkaitan dengan rayap,” terang Indra.
“Rayap itu masif karena dulu kawasan ini memang kawasan tempat tumbuhnya pohon-pohon karet, sehingga setiap tahun kami beberapa kali melakukan suntik anti rayap, tapi mungkin rayapnya di sini lebih kuat dari anggota DPR. Jadi banyak sekali kerusakan-kerusakan diisi bangunan yang isinya dari kayu pasti rusak dalam waktu jangka tertentu,” imbuhnya.
Atas dari keluhan tersebut, Indra mengatakan, pihaknya telah melaporkan masalah itu kepada pimpinan DPR. Bahkan, kata dia, pimpinan DPR RI telah menggelar rapat konsultasi bersama fraksi pada 24 September 2024.
“Diputuskan dan disepakati untuk ke depannya akan diberikan dalam bentuk tunjangan. Nah tunjangan ini tentu adalah bagian dari bagaimana cara kami memberikan layanan kepada dewan” kata Indra.
“Karena persidangan-persidangan yang dilakukan, kegiatan dilakukan dewan itu sangat padat sehingga sudah selayaknyalah anggota-anggota dewan itu bisa memiliki hunian atau tempat tinggal itu yang layak, yang tenang, yang bisa produktif dalam mengerjakan tugas-tugas konstitusinya,” tandas Indra.(rah)
