JAKARTA (Kastanews.com)- Jokowi melantik Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Menteri Sosial (Mensos), Rabu (11/9/2024). Gus Ipul menggantikan Tri Rismaharini yang mengundurkan diri lantaran mendaftar sebagai calon Gubernur Jawa Timur (Jatim).
Pelantikan Gus Ipul sebagai Mensos berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102P Tahun 2024 tentang pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.
Usai dilantik Presiden, lelaki yang juga mengisi posisi Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu punya sederet pekerjaan rumah (PR) yang harus dituntaskan. Satu diantaranya, perluasan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyebut, Menteri Sosial baru harus membuat rencana perluasan bansos tunai untuk disalurkan bagi kelas menengah rentan.
Program ini dipandang penting karena jumlah kelas menengah di Indonesia kian merosot. “PR Mensos baru, Mensos bisa mulai siapkan rencana perluasan bansos tunai ke kelas menengah rentan,” ujar Bhima saat dihubungi, Rabu (11/9/2024).
Merosotnya jumlah kelas menengah di dalam negeri berisiko tinggi terhadap perlambatan konsumsi rumah tangga. Kondisi itu akan mengganggu pertumbuhan makro ekonomi nasional. Saat ini, kelas menengah di Indonesia turun level menjadi kelas menengah bawah atau aspiring middle class (AMC).
Padahal, kelompok dalam hierarki sosial ekonomi tersebut punya peran besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Setidaknya, ada lima aspek yang mendorong kelompok menengah bawah.
Bhima menyebut, lemahnya industri manufaktur menjadi faktor utama. Hampir sebagian besar kinerja manufaktur pada kuartal ke II/2024 mengalami tekanan, terutama padat karya.
Anjloknya kinerja industri manufaktur di dalam negeri membuat banyak perusahaan di bidang ini melakukan efisiensi dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Pengurangan jumlah tenaga kerja menjadi kontribusi besar terhadap berkurangnya jumlah kelas menengah di Tanah Air. “Memastikan bansos dengan data yang valid dan faktual sehingga lebih tepat sasaran juga mendesak,” paparnya.
Tak hanya itu, tugas lain dari Gus Ipul adalah penggunaan standar kemiskinan ekstrem yang baru dari Bank Dunia, yakni USD2,15 per hari.
Menurutnya, standar ini segera diterapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). “Karena standar sebelumnya USD1,9 per hari belum mencerminkan dinamika inflasi yang mempengaruhi konsumsi orang miskin ekstrem,” ucap Bhima.(rah)
