JAKARTA (Kastanews.com)- Juru bicara Anies Rasyid Baswedan, Geisz Chalifah mengungkap sempat ada rencana deklarasi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk mengusung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 bersama Rano Karno.
Namun, mendadak terjadi penundaan hingga akhirnya muncul duet Pramono Anung-Rano Karno. “Anies diundang ke DPD PDIP Sabtu, 24 Agustus 2024. Kemudian pada hari Minggu malam tanggal 25 Agustus dua elite PDIP mendatangi Anies di Markas Anies di Jakarta Selatan untuk menandatangani berkas,” kata Geisz dalam keterangannya, Jumat (30/8/2024).
“Senin, 26 Agustus Anies diminta hadir ke DPP PDIP untuk bertemu dengan Rano Karno (ada rencana deklarasi). Anies diminta hadir di gedung belakang DPP PDIP, bertemu dengan Rano Karno dan teman-teman PDIP. Kemudian mendadak terjadi ‘perubahan situasi’ yang kemudian dikatakan untuk ditunda. Lalu sore hari terjadi perubahan nama yang kemudian dicalonkan adalah Pramono Anung dan Rano Karno. Cerita di balik itu adalah cerita yang sama dengan partai-partai sebelumnya yang mendukung Anies tapi lebih kompleks,” tambahnya.
Geisz menceritakan soal Anies diminta PDIP untuk maju di Pilkada Jawa Barat dan memang ada tawaran itu. Menurutnya, Anies memang bersedia maju apabila ada aspirasi warga maupun DPW dan DPD partai.
“Kamis, 29 Agustus santer diberitakan Anies diminta maju oleh PDIP untuk maju di Pilkada Jabar. Permintaan itu memang ada. Namun demikian berbeda dengan Jakarta. Di Jakarta Anies bersedia maju karena ada aspirasi warga maupun dari DPW dan DPD partai. Akan tetapi untuk Jawa Barat, tak ada permintaan atau aspirasi dari warga maupun Dewan Pimpinan Daerah Partai tersebut di Jawa Barat. Anies mengucapkan terima kasih atas permintaan tersebut, namun Anies tidak bersedia karena permintaan tersebut semata-mata atas pilihan partai bahkan tak pernah terdengar warga Jawa Barat meminta Anies maju di daerah tersebut maupun ada aspirasi dari Dewan Pimpinan Daerah partai,” ujarnya.
Geisz mengatakan permintaan maju di Pilkada Jawa Barat secara moral tak pantas menerima amanat tidak berdasarkan kehendak warga Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa Anies tak mengejar jabatan semata dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024.
“Bagi Anies yang seperti itu secara moral dia tak pantas menerima amanat itu, karena bukan kehendak warga Jawa Barat. Anies bukan mengejar jabatan oleh sebab itu dia tak bersedia dan secara moral tidak etis. Walau secara pemilih di Jawa Barat Anies mendapat 31% suara pada saat Pilpres,” ungkapnya.(rah)
