Jakarta (KASTANEWS.OM)- Mahasiswa dari beberapa fakultas Universitas Krisnadwipaya (Unkris) berunjuk rasa di depan kantor Rektorat dan Yayasan, Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Rabu (3/7/2024).
Rinciannya adalah Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Administrasi, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi. Hal ini merupakan murni sikap dan gerakan mahasiswa serta tidak ada yang menunggangi karena dilakukan secara masif dengan jumlah yang besar.
Mereka memiliki cara tersendiri untuk menunjukan ekspresi menolak sesuatu yang tidak sesuai semestinya. Selain itu, sebagai cara supaya aspirasinya tidak hanya ditampung melainkan direalisasikan.
Gerakan mahasiswa kali ini merupakan gerakan murni yang mewakili segala keresahan dan ingin Kampu menjadi kuat dan proses demokratisasi tetap berjalan baik.
Massa menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya, adanya transparansi anggaran Unkris, adanya pelaporan rutin penggunaan dana anggaran Unkris kepada civitas akademika, menyelesaikan masalah UKT serta fasilitas di dalam Unkris serta menyetujui kebebasan organisasi mahasiswa.
Kegiatan berjalan dengan damai meski di awal diwarnai penyegelan gerbang utama kampus. Menurut mereka, fasilitas yang kini ada tidak memadai. Oleh karena itu, mereka meminta Rektor menemui dan memberikan penjelasan secara gamblang.
Sayangnya, harapan tersebut tidak terwujud lantaran hanya ditemui dua perwakilan kampus dan mengajak untuk berdiskusi. Masing-masing, yakni Ali Johardi Ketua Pengawas Yayasan Universitas Krisnadwipayana (Unkris) dan Parbuntian Sinaga Warek 3.
Pihak kampus diminta memberikan hak mahasiswa berupa pelayanan dan fasilitas memadai. Pemenuhan hak tersebut berpengaruh bagi akademik dan organisasi kampus. Apalagi kondisi ini sudah sangat berlarut-larut.
Sudah banyak sekali mediasi dan janji-janji yang ditawarkan namun dinilai tidak ada yang terwujud. Massa aksi pun memberikan ultimatum bakal terus berdemonstrasi jika tuntutan mereka belum terpenuhi.
“Ada beberapa poin hasil audiensi tadi bersama Ketua Pembina Yayasan Topane Gayus Lumbuun di dalam. Misalnya saja akan ada transparansi yang selama ini tidak ada. Lalu, kegiatan mahasiswa yang terhambat akan direalisasi dan diberi perizinannya. Kemudian Kebijakan parkiran yang memberatkan mahasiswa akan ditinjau kembali,” kata Maulud Adlani, Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Krisnadwipayana, usai audiensi kepada rekan-rekannya dan dikutip media ini.
“Selanjutnya keputusan ini akan disosialisasikan oleh Rektorat, Selasa, 9 Juli 2024. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kekompakan rekan-rekan dan tetap bersatu sampai apa yang kita suarakan terwujud,” tambahnya.
Sementara itu, Ali Johardi meminta mahasiswa mau membuka ruang diskusi lebih aktif agar mendapatkan solusi yang diinginkan. Sedangkan Parbuntian, mendukung adanya berbagai kegiatan dan mengimbau mahasiswa terus mengasah ketajaman berpikir dan kreativitas.(rah)
