JAKARTA (Kastanews.com)- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak ada hubungannya dengan pembiayaan makan siang gratis ataupun pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Tapera, kata Moeldoko, akan dikelola secara transparan.
“Tapera ini tidak ada hubungannya dengan APBN, tidak ada upaya pemerintah untuk membiayai makan siang gratis apalagi untuk IKN. Semuanya sudah ada anggarannya,” kata Moeldoko dalam konferensi pers di Kantor KSP, Jakarta, Jumat (31/5/2024).
Moeldoko meyakini dana Tapera akan dikelola secara transparan dengan hadirnya Komite. “Transparansi ada komite dipimpin Menteri PUPR, anggotanya Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, OJK, dan badan profesional,” katanya.
Mantan Panglima TNI itu menyebut dana Tapera akan dikelola baik dan aman dengan hadirnya Komite Tapera. Komite Tapera bertanggung jawab untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan umum serta strategi pengelolaan Tapera. Komite Tapera terdiri dari lima anggota, yaitu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta para profesional.
“Berikutnya membangun sistem pengawasan untuk menjamin dana dikelola dengan baik, akuntabel dan transparan. Kita hadirkan OJK, di situ ada komite tapi OJK juga punya fungsi pengawasan,” kata Moeldoko.
Moeldoko mewanti-wanti agar BP Tapera dapat mengelola dana dengan baik tidak seperti Asabri. “Nah ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, jangan sampai terjadi seperti Asabri,” katanya.
Pengelolaan dana untuk Asabri tidak bisa disentuh sekali pun dirinya menjabat sebagai Panglima TNI. “Ini uang prajurit saya masa saya nggak tahu gimana sih ini, bayangkan. Panglima TNI punya anggota 500 ribu prajurit nggak boleh nyentuh Asabri,” katanya.
“Akhirnya kejadian seperti kemarin, kita nggak ngerti, gitu,” sambungnya.
Moeldoko meyakini dengan adanya Komite Tapera, pengelolaan dananya akan tranparan dan akuntabel. “Nah ini dengan dibentuknya komite ini saya yakin nanti akan pengelolaannya akan lebih transparan, akuntabel, nggak bisa macam-macam karena semua betul betul investasi akan dijalankan, pasti akan dikontrol dengan baik. Minimum oleh para komite dan secara umum oleh OJK,” kata Moeldoko.
Selain itu, Moeldoko berharap masyarakat dapat memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk memikirkan ata terbaik dalam memenuhi kebutuhan rakyat khususnya rumah. “Ke depan pemerintah akan mengedepankan komunikaai dan dialog dengan masyarakat dan dunia usaha. Kita masih ada waktu smapai 2027 jadi ada kesempatan untuk konsultasi nggak usah khawatir,” katanya.(rah)
