Jakarta – Masyarakat yang mengatasnamakan Koalisi Rakyat Menggugat Demokrasi menggelar aksi demontrasi lanjutan menuntut keadilan atas Proses Penyelenggaran Pemilu 2024 yang dinilai curang, penuh manipulasi dan kericuhan sejak awal proses penetapan calon kandidat capres/cawapres, masa kampanye dan hasil perhitungan suara.
Menurut Koordinator Lapangan, Marlin Boto, aksi ini dilaksanakan kembali di depan Gedung KPU RI, Jakarta, Jumat (01/03/24) Jam 15.00 WIB, diwarnai kegiatan seperti longmarch, orasi, teatrikal dan pembacaan tuntutan.
Massa aksi diperkirakan mencapai 300 orang, di mana sebagian massa aksi lainnya bergabung di depan Gedung MPR/DPR menuntut kepada DPR RI atas pelaksanaan Hak Angket dalam proses penyelenggaran Pemilu 2024.
Adapun lima tuntutan aksi dari kelompok masyarakat peduli demokrasi yang menamakan diri Karam Demokrasi, yakni menolak hasil pemilihan presiden dan wakil presiden yang diduga melakukan kecurangan, manipulasi dan penipuan perhitungan suara.
Kemudian menuntut Audit Forensik terhadap SiRekap dan sistem perhitungan yang ada di KPU. Lalu menuntut KPU memberikan pertanggungjawab kepada seluruh rakyat Indonesia yang meloloskan anak sulung presiden Jokowi sebagai cacat etika Mahkamah Konstitusi dan tidak legitimasi.
Selanjutnya, masih dikatakan Marlin Boto, mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka- yang juga anak Presiden Jokowi sebagai calon wakil presiden dari nomor 2.
“Termasuk kami mendesak DPR sebagai Lembaga Kekuasaan Negara (Trias Politika) segera melaksanakan Hak Angket, sebagai pertanggungjawab akan kerusakan demokrasi di Indonesia,” katanya.
“Tujuan utama dari aksi ini untuk menyelamatkan (save demokrasi) atas “kemunduran atau matinya demokrasi”, perbaikan atas rusaknya konstitusi negara yang berjalan tanpa landasan etika dan moral, serta menegakkan kembali kedaulatan rakyat dari “karamnya kapal reformasi dan demokrasi” Indonesia yang sudah terjadi belakangan ini,” tambah menurut Koordinator Aksi, Tonggo Freddy.
Sebagai penutup, aksi ini akan terus dilakukan oleh Koalisi Rakyat Menggugat Demokrasi dan berharap masyarakat tersadarkan dan mengambil peran proaktif dalam penegakkan reformasi dan demokrasi yang sehat dan bermatabat berlandaskan etika dan moral.(rah)
