JAKARTA (Kastanews.com): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Muhammad Farhan menilai selama ini sinergisitas antara DPR dan pemerintah belum optimal. Hal tersebut merespons data yang dirilis lembaga Indonesian Parliamentary Center (IPC) yang menunjukkan terdapat 527 atau 80% rekomendasi dan instruksi DPR sepanjang 2023 tidak dilaksanakan oleh pemerintah.
Hanya sekitar 128 instruksi atau 20% dari total 627 instruksi DPR yang dilaksanakan oleh pemerintah.
“Saya kira ini menunjukkan bahwa memang sinergitas antara DPR RI dan pemerintah belum optimal. Artinya, masih ada masalah dalam hal mengomunikasikan dan mengawasi pelaksanaan rekomendasi tersebut,” ujar Farhan seusai mengikuti Focus Group Discussion (FGD) ‘DPR REWIND 2023’, bertema ‘Menilik Belakang Panggung Perwakilan Rakyat, Membedah Kinerja DPR 2023’, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (25/1).
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat I (Kota Bandung-Kota Cimahi) yang kembali mencalonkan diri menjadi caleg DPR RI itu berharap DPR dan pemerintah dapat bersama-sama melakukan introspeksi. Pasalnya, fungsi pengawasan yang dilakukan DPR bertujuan untuk meningkatkan efektivitas jalannya pemerintahan.
“Kita harus sama-sama melakukan introspeksi untuk melihat dan membuat mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan efisiean ke depan. Pengawasan tujuannya untuk meningkatkan efektivitas jalannya pemerintahan, bukan sebagai kendala pelaksanaan atau penyelenggaraan negara,” tegasnya. (dpr/*)
