Jakarta (Kastanews.com)- Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemimpin negara boleh untuk kampanye dan memihak asal tidak menggunakan fasilitas negara. Anies mengungkit jika Jokowi pernah bicara netralitas.
“Ya, menurut saya masyarakat bisa mencerna dan nanti menakar menimbang pandangan tersebut, karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Jadi kami serahkan saja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai,” kata Anies di Kantor Gubenur DIY, Rabu (24/1/2024).
Anies mengatakan bagaimana cara supaya negara Indonesia tetap menjadi negara hukum. Anies menyinggung soal kebijakan negara bukan berdasar kepentingan per orang atau kelompok.
“Iya sebenarnya kita ingin menjaga supaya negara ini tetap menjadi negara hukum di mana semua yang menjalankan kewenangan merujuk kepada aturan hukum bukan merujuk kepada selera, bukan merujuk kepada kepentingan yang mungkin menempel pada dirinya, menempel kepada kelompoknya, bernegara itu mengikuti aturan hukum,” ujar Anies.
Anies menyerahkan pernyataan Presiden tersebut ke masyarakat. Anies meminta ahli tata negara menilai apakah pernyataan itu sesuai dengan aturan yang berlaku. “Jadi kita serahkan kepada aturan hukum, menurut aturan hukumnya gimana ini kan bukan selera saya setuju atau tidak setuju,” kata Anies.
“Aturan hukumnya gimana karena kita ingin negara-negara hukum, monggo para ahli hukum tata negara menyampaikan penjelasan apakah yang disampaikan oleh Bapak Presiden sesuai dengan ketentuan hukum kita atau tidak,” sambungnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengatakan presiden boleh berkampanye. Presiden, kata Jokowi, boleh juga memihak. “Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh,” ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Namun, ia mengatakan, yang penting tidak menggunakan fasilitas negara. Pasalnya, pejabat publik yang sekaligus pejabat politik. “Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” ujar Jokowi.
“Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh,” sambungnya.
