JAKARTA (Kastanews.com) – Sebagai bagian dari rangkaian acara dan kegiatan kunjungan Presiden Indonesia ke Australia untuk pertemuan tahunan dengan PM Australia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyaksikan penandatanganan Rencana Aksi untuk implementasi Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Negara Bagian Western Australia and Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Selasa (4/7/2023) di Sydney, Australia.
Penandatanganan Rencana Aksi dilakukan oleh Ketua Umum KADIN Indonesia, Arsjad Rasjid, dan Premier of Western Australia, Hon Roger Cook MLA. Rencana Aksi ini untuk mendetailkan implementasi dari MoU yang telah ditandatangani pada tanggal 21 Februari 2023 di Perth, oleh Ketua KADIN Arsjad Rasjid dan Deputy Premier Hon Roger Cook MLA.
“Rencana Aksi merupakan tindak lanjut dari komitmen yang dibuat pada B20/G20 November 2022 lalu,” papar Ketua Indonesia-Australia Business Council (IABC) George Marantika.
Rencana Aksi tersebut berkaitan dengan kerja sama critical minerals untuk periode 2023-2025. Kolaborasi tersebut didukung dalam semangat economic powerhouse yang diusung Indonesia-Australia Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) tepat pada saat tiga tahun implementasinya sejak berlaku tanggal 5 Juli 2023.
Kerja sama yang menjadi fokus dalam Rencana Aksi ini mencakup pilar Rantai Pasok, Environmental, Social and Governance (ESG), dan Pengembangan Tenaga Kerja Terampil. Kerja sama tersebut membidik pencapaian industri baterai dan mineral penting yang memberi nilai tambah, tangguh, dan berkelanjutan di kedua negara.
“Kemitraan antara Indonesia dan Western Australia dapat membuka peluang besar di sektor mineral penting (critical minerals), mengingat Australia Barat memiliki cadangan mineral yang melimpah untuk menghasilkan baterai electric vehickle (EV). Australia akan menjadi pemasok Lithium dan Indonesia akan menjadi pemasok Nikel, di mana keduanya merupakan komponen utama dalam produksi EV,” ujar Dubes RI Canberra Siswo Pramono.
Kedua negara dapat berkontribusi lebih besar pada ‘global value chains’ untuk memasok kebutuhan baterai dan mineral penting global. Indonesia diproyeksikan menjadi manufacturing powerhouse (pusat pengolahan) dengan potensi cadangan nikel dan tenaga kerja Indonesia yang berlimpah, dengan kemudahan akses berbagai bahan baku seperti litium dan didukung oleh standar dan keahlian dari Australia.
“Penandatanganan Rencana Aksi ini merupakan hal yang penting untuk menangkap peluang dan mempertemukan pihak yang terlibat dalam sektor critical minerals, dengan pihak yang mendukung pembiayaan guna mewujudkan kerja sama yang lebih konkret,” tegas Menko Airlangga.
Peluncuran Rencana Aksi direncanakan akan dilakukan pada bulan September 2023 di Jakarta dalam kegiatan Dialog Tingkat Tinggi Tahunan, di mana Perth akan menjadi penyelenggara pada pertemuan tahun berikutnya. Dalam pertemuan tersebut Menko Airlangga didampingi oleh Sesmenko Perekonomian Susiwijono dan Deputi Kerja Sama Internasional Kemenko Perekonomian Edi Pambudi.
Penandatanganan Rencana Aksi ini dilakukan sebagai bagian dari rangkaian acara dan kegiatan pertemuan pelaku usaha kedua negara. Hadir Dubes RI di Canberra, Siswo Pramono, Konsul Jenderal Indonesia di Perth, Listiana Operananta, Ketua Indonesia-Australia Business Council (IABC), George Iwan Marantika, serta perwakilan Pemerintah Indonesia dan Australia, dan para pelaku usaha Indonesia yang tergabung dalam KADIN.(rah)